Indonesia, yang merdeka pada 17 Agustus 1945 menyatakan sebagai negara demokrasi.
Demokrasi diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sungguh arti yang sangat indah.
Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan dalam demokrasi dibagi menjadi 3 yaitu Legislatif sebagai pembuat undang-undang, Eksekutif, yang diberikan kuasa untuk melaksanakan undang-undang dan Yudukatif adalah yang diberikan kuasa untuk mengadili pelaksanaan undang undang.
Masing masing institusi berdiri secara independen, tidak dipengaruhi oleh institusi lainnya.
Demokrasi adalah salah satu bentuk dari model pemerintahan yang dianut banyak negara termasuk juga Indonesia.
Yang pasti tujuan dari Sebuah pemerintahan adalah untuk memajukan dan menyejahterakan bangsanya.
Apakah Indonesia yang sudah merdeka dan berdemokrasi selama 77 tahun sudah mencapai kemajuan dan kesejahteraan ssperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa?
Kita tentu sepakat bahwa jawabannya adalah belum.
Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apakah bentuk pemerintahan yang demokratis ini cocok dengan konteks bangsa Indonesia?
Kalau kita melihat sekitar kita, seperti misalnya Singapore, Vietnam ataupun Tiongkok, kemajuan yang pesat yang didapatkan dikarenakan pemerintah bisa sangat efisien, salah satunya karena bukanlah negara demokratis.
Demokrasi akan bisa berjalan dengan baik apabila setiap kita bisa mengerti dan menjalankan kaidah-kaidah demokrasi itu sendiri.
Untuk itu tentunya perlu proses yang panjang dan sebelum itu tercapai, akan banyak kekurangan yang bisa dilihat dan dirasakan.
Mungkin kita kaget ketika seorang Menkopolhukam mengatakan bahwa beliau sendiri kewalahan menghadapi mafia hukum karena proses dipengadilan adalah proses dibawah MA yang ada pada wilayah Yudikatif yang tidak bisa diintervensi.
Menkopolhukam bapak Mahfud MD, menurut saya adalah seorang mentri yang lebih suka bicara terbuka, sesuai dengan fakta, bukan hanya pencitraan semata.
Apa yang Pak Mahfud MD katakan adalah fakta yang walaupun terasa pahit harus kita terima karena memang faktanya seperti itu.
Hal yang seperti itu harus disadari sebagai kekurangan karena kita ssdang berproses untuk bisa menjadi negara demokratis yang matang.
Penegakan hukum yang bisa diandalkan barulah akan bisa terlaksana apabila sebagian besar unsur yang terlibat dalam sistem demokrasi, secara kolektif menyadari dan berperilaku yang mendukung sistem demokrasi.
Dengan melihat kondisi yang sekarang maka kita harus menyadari bahwa untuk mencapai kondisi demokrasi yang ideal, kita masih butuh waktu yang panjang.
Tentunya yang kita harapkan adalah percepatan proses pendidikan demokrasi yang bisa dicapai dengan pemimpin nasional yang punya visi seorang negarawan, yang tidak hanya mementingkan pribadi atau kelompok sendiri saja, sambil kita berharap bahwa partai politik juga tidak lupa untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
Sepertinya hal seperti yang saya sebutkan diatas adalah hal yang sangat mustahil untuk saat ini.
Disaat semua parpol hanya mementingkan kemenangan ataupun keterpilihan kadernya sebagai wakil rakyat tanpa pernah melakukan edukasi politik yang seharusnya mereka lakukan.
Mungkin, banyak diantara kita yang tidak sabar menunggu proses yang berjalan karena kita ingin segera melihat kondisi yang ideal tetapi yakinlah bahwa para pendiri bangsa ini sudah memilih sistem yang terbaik, tetapi proses pematangan memang membutuhkan waktu.
Pada saatnya nanti, kita harus yakin bahwa kondisi yang ideal akan tercapai walaupun mungkin saat itu anak cucu kitalah yang mengalami.
Walaupun dalam kondisi yang terasa mustahil, kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa menjalani proses pematangan demokrasi dengan baik.
Bagaimana menurut teman-teman?
Salam Spartan, Roedy.
#Warasbernegara.
#SayaSpartan.
Sumber:
Sumber :
https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/