banner 728x250
Opini  

Formula E Holding Akan Gugat Pemprov DKI

Formula E Holding ancam gugat Pemprov DKI di Arbitrase Singapore.

Formula E Holding Gugat Pemprov DKI
banner 120x600
banner 468x60

Penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E, rupanya masih menyimpan banyak permasalahan.

Setelah masyarakat diributkan dengan robohnya panggung grandstand karena tertimpa angin kencang, kini formula E Holding (FEH) mengancam akan menggugat Pemprov DKI terkait fee dan asuransi.

banner 325x300

FEH akan menggugat Pemprov DKI di Pengadilan Arbitrase Singapore apabila Pemprov DKI mengingkari komitmen yang tertulis pada MOU yang sudah ditanda-tangani pada 2019 yaitu pembayaran fee sebesar 122 juta Poundsterling atau sekitar 2,5 Trilliun rupiah secara bertahap sampai tahun 2024.

Asuransi sebesar 35 juta Euro (sekitar 550 Milyar rupiah), juga harus dibayarkan oleh Pemprov DKI seperti tertuang dalam MOU tersebut.

Tahapan pembayaran sesuai dengan MOU tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Sesi 2019/2020 sebesar 20.000.000 Poundsterling
Sesi 2020/2021 sebesar 22.000.000 Poundsterling
Sesi 2021/2022 sebesar 24.200.000 Poundsterling
Sesi 2022/2023 sebesar 26.620.000 Poundsterling
Sesi 2023/2024 sebesar 29.282.000 Poundsterling

Pada rapat dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2019, anggaran untuk Formula E sebesar 20.000.000 Poundsterling atau Rp. 360.000.000.000, sudah disetujui dan untuk selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus penetapan Kebijakan Umum Penetapan Anggaran (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2019.

selain membayar komitmen feepada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban juga melakukan pembayaran asuransi sebesar 35.000.000 euro untuk FEO, FIA, Tim Peserta dan Pembalap Peserta, beserta seluruh kontraktor dan tamu FEO.

Padahal berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 ayat (6) menyatakan; Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir,
kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan Prioritas Nasional dan/atau Kepentingan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sungguh ini adalah perbuatan pelanggaran aturan yang dilakukan secara berjamaah oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI dan anggota DPRD DKI yang menyetujui program balap mobil Formula E ini.

Mungkin masalah uang akan bisa diselesaikan dengan adanya sponsor yang mau, tentunya dengan imbalan tertentu dari Pemprov DKI saat ini. Tetapi tentunya aturan seperti dalam PP no.13 tahun 2019 tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.

Pelanggaran atas aturan yang ada tentunya ada konsekwensi hukumnya. Yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa pemerintah terkesan diam dan hanya melihat segala pelanggaran dilakukan elit DKI sehubungan dengan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E ini?

Apakah karena di belakang Anies ada Golkar dan juga Nasdem yang terlihat ngotot mendukung Anies Baswedan? Tidaklah mengherankan kalau Anies Baswedan dan para pendukungnya berusaha melibatkan Presiden Jokowi dalam perhelatan balap mobil listrik Formula E ini.

Saya jadi teringat kritikan Almarhum Buya Syafi’i Maarif kepada pemerintah dalam kaitannya pegawai KPK yang harus beralih menjadi ASN.Almarhum Buya Syafi’i Maarif mengkritik pemerintah untuk tidak hanya menghimbau tetapi memerintah.

Artinya pemerintah harus punya ketegasan terhadap semua yang dibawahnya. Yang melanggar sudah seharusnya ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada.

Kejaksaan yang biasanya gercep untuk menaikkan citranya setelah babak belur karena kasus Jiwasraya dan Pinangki, kini terkesan diam, padahal dalam kasus CPO dan minyak goreng, Kejaksaan terkesan gercep walaupun seperti dalam kasus Jiwasraya, TIDAK MENANGKAP AKTOR YANG SESUNGGUHNYA!!

KPK juga sama, diam   tidak menunjukkan pergerakannya.

Jadi, sampai kapan pemerintah bertindak untuk menunjukkan ketegasannya pada Pemprov DKI dan DPRD DKI?

Kami menunggu pemerintah menunjukkan ketegasannya.

Bagaimana menurut teman-teman?

Salam Spartan, Roedy.

#Warasbernegara.
#SayaSpartan.

Sumber ;

https://www.katalogika.com/hukum/pr-1443485679/formula-e-holdings-ancam-gugat-pemprov-dki-di-pengadilan-arbitrase-singapura

banner 325x300