banner 728x250

Hak Angket, Fakta Atau Fiksi?

banner 120x600
banner 468x60

Sebulan lebih sudah berlalu sejak usulan hak angket dicetuskan. Ke mana dia? Sampai di mana hak angket itu? (Sambil mengangkat tangan dan menaruhnya di depan mata dan badan naik turun seperti Gibran saat debat capres bulan lalu.)

Sudah sebulan lebih juga polemik hak angket digulirkan. Saya katakan polemik, karena memang hak angket yang diusulkan mengandung banyak polemik. Bahkan dapat dikatakan bahwa hak angket tersebut bagaikan buah simalakama. Mengapa buah simalakama? Nanti akan saya jelaskan di bawah.

banner 325x300

Yang jelas, sampai saat ini proses pengusulan hak angket juga belum menemui titik terang. Hari Selasa kemarin, 19 Maret 2024, terjadi demo yang lumayan besar di depan gedung DPR. Pada saat itu, ada beberapa anggota Fraksi PDIP yang menemui perwakilan pendemo.

Yang disuarakan oleh para anggota Fraksi PDIP adalah, mereka menampung aspirasi para pendemo tentang pengusulan hak angket.

Di sini, ada sesuatu yang sangat aneh. Kita sudah tahu, sudah sebulan usulan hak angket ini disuarakan. Sudah banyak kalangan yang menyuarakan, mulai dari budayawan, para akademisi, dan masyarakat yang sering menggelar demo di kota-kota lain selain Jakarta. Tetapi, baru kemarin anggota Fraksi PDIP menampung aspirasi masyarakat. Pertanyaannya, selama ini, bagaimana proses hak angket ini dijalankan? Sudah sejauh mana proses hak angket akan diusulkan?

Tambahan informasi, dalam demo kemarin juga ada desakan untuk memakzulkan Jokowi, yang terdengar aneh. Sebetulnya agenda demo itu apa? Sudahlah, lupakan saja hal itu. Kita kembali ke diskusi kita tentang hak angket ini.

Saya melihat ada beberapa kejanggalan atau katakanlah alasan yang membuat hak angket ini tersendat-sendat jalannya.

  1. Ada pecah kongsi di dalam tubuh pengusung hak angket

Seperti yang telah kita ketahui bersama, pengusung atau pencetus hak angket yang pertama kali adalah capres nomor 3 atau Ganjar Pranowo. Beliau menduga terjadi kecurangan karena melihat perolehan suaranya yang hanya di kisaran 17%. Karena itu, beliau mengusulkan adanya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti yang kita ketahui juga, di dalam tubuh Fraksi PDIP di DPR, ada ‘perpecahan’ internal. Ada beberapa anggota FPDIP yang mendukung Prabowo seperti Budiman Sudjatmiko. Dan sampai sekarang, Budiman belum dikeluarkan secara resmi dari PDIP. (Kalau tidak salah. Kalau salah, mohon dikoreksi).

Saya mengira dan menduga, di dalam tubuh PDIP sendiri ada kemungkinan ketidakpaduan antara Ganjar Pranowo (Capres) dan para petinggi di PDIP. Ganjar Pranowo ngebet diadakan hak angket, tetapi ada kemungkinan para petinggi PDIP tidak setuju dengan Ganjar. Alasannya nanti saya sampaikan di bagian bawah.

 

  1. Tuntutan hak angket absurd alias tidak jelas

Saya di sini berani mengatakan bahwa tuntutan hak angket ini tidak jelas, bahkan absurd. Mengapa? Pemilu bulan lalu diadakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Propinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD RI.

Dalam artikel saya yang lalu, tentang kecurangan pemilu, saya menyampaikan bahwa sangat sulit untuk memunculkan kecurangan di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Tetapi, kalau memang terjadi, pasti ada konspirasi antara anggota KPPS, Pengawas dari Bawaslu, para saksi dari paslon nomor 1, 2, dan 3, para saksi dari DPD, dan para anggota kepolisian yang membantu mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di daerah-daerah.

Kalaupun memang terjadi kecurangan, baiklah. Kita setuju dulu dengan dugaan adanya kecurangan, lalu kita mendukung usulan hak angket.

Namun, yang menjadi absurd adalah tuntutan hak angket itu hanya untuk pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana mungkin terjadi? Apakah kecurangan hanya terjadi pada saat pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Lalu bagaimana dengan pemilu yang lain? Legislatif? DPD RI? DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota? Kalau ada kecurangan di dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengapa tidak ada kecurangan untuk pemilu yang lain? Mengapa tuntutan hak angket tidak diusulkan sekalian saja? Kan pemilunya dilakukan serentak? Dilakukan secara bersamaan dengan jumlah serta nama pemilih yang sama. Mengapa kecurangan hanya terjadi di pemilu Presiden dan Wakil Presiden?

Aneh kan? Memang aneh. Karena itu, banyak orang yang setuju adanya hak angket ini supaya banyak orang bisa menertawakan dan membungkam kesombongan para anggota DPR dan capres yang mengusulkan dan mengajukan hak angket. (Lihat artikel saya tentang ‘Ada Penggiringan Opini di Hak Angket’).

 

  1. Hak angket justru akan merugikan bila diusulkan

Alasan yang ketiga ini merupakan alasan yang menyimpulkan dan menjawab pertanyaan mengapa hak angket terkesan jalan di tempat.

Seperti yang saya kemukakan di atas, apabila ada kecurangan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dapat disimpulkan bila terjadi kecurangan juga di dalam pemilu yang lain, terutama legislatif. Nah, kalau hak angket diajukan, dan berhasil, lalu dilakukan pemilihan ulang, pemilihan ulang haruslah menampung semuanya. Harus dilakukan pemilihan ulang untuk legislatif dan DPD. Nah, ini yang membuat para anggota DPR ragu-ragu, terutama dari partai yang mendominasi pemilu atau suaranya naik.

Berkaca dari beberapa pemungutan suara ulang, jumlah suara pemilih GaMa menurun. Bahkan yang tadinya mereka memimpin, dalam pemilihan ulang mereka dikalahkan oleh pasangan PraGib. Di sinilah muncul dilema. Kalau hak angket diusulkan, dan terjadi pemungutan suara ulang, mereka khawatir peroleh suara mereka akan menurun. Mereka khawatir apabila dominasi mereka (terutama PDIP) akan turun. Memangnya kemungkinan itu ada?

Ada. Silent majority sudah membuktikan hal itu. Mereka memilih PraGib bukan karena program-programnya tetapi karena tidak suka dengan kesombongan pasangan GaMa. Dan bila terjadi pemungutan suara ulang, mereka khawatir, suara PDIP akan lari ke Gerindra, Golkar, atau malah ke PSI.

Salam sehat Indonesia

 

Sumber:

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/19211411/pkb-sebut-mulai-gulirkan-hak-angket-5-anggota-fraksi-sudah-tanda-tangan

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/21533181/fraksi-pdi-p-terima-massa-yang-demo-hak-angket-di-dpr-ada-marwan-batubara

 

banner 325x300