Johnny Plate Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mendadak trending di Twitter dengan tagar ##BlokirKominfo. Berasa kurang kocak nampaknya, bahkan ada warganet yang mencantumkan alamat yang diduga kediaman Johnny Plate. Uuppss…serius ini lucu sekali!
“Layanan internet harusnya gaboleh dipegang sama Kominfo lagi selama yang masih duduk di sana para boomer t****l asal blok gajelas. Akses buat main game lewat steam, epic, dll aja diblokir, masa PayPal juga ikutan, banyak loh yang nyari duit lewat PayPal. #BlokirKominfo,” kata akun @Fia****. Dikutip dari: pikiran-rakyat
“My top 10 version of most-hated person/people/family: 1. Johnny G Plate,” cuit seorang pengguna Twitter yang dikutip Suara.com, Sabtu (30/7/2022). Dikutip dari: suara.com
“Beli game di Steam udah dipajakin sama negara ini sejak 2 tahun lalu. Sekarang mau mainin game yang udah dibeli dan dipajakin itu gak bisa karena Steam udah diblokir sama @kemkominfo. Terus apa gunanya kita bayar pajak? #BlokirKominfo,”ucap akun @sec****. Dikutip dari: suara.com
“Dikira beli game ga make duit apa, matiin esport aja, padahal esport Indonesia lagi berkembang. Dota udah mau major lagi,” ucap @kev***********. Dikutip dari: suara.com
Wuihh…. ngerinya warganet ketika mengamuk di ruang digital. Tanpa memikirkan kenapa Kominfo mengambil keputusan ini. Inilah juga bukti jalan masihlah teramat panjang untuk dewasa di ruang digital.
Ruang digital bukannya tanpa aturan kawan! Termasuk ketika dengan seenaknya mencantumkan alamat yang diduga kediaman Johnny Plate. Ehhmm…. bukannya tidak mungkin dapat berujung kasus hukum!
Ngawur, pikniknya kurang jauh! Murka warganet yang pecah ini dikarenakan ketegasan Kominfo memblokir situs PayPal dan game online Dota yang kerap digunakan sebagian warganet. Padahal diketahui sudah sekian lama, atau tepatnya sudah 2 tahun Kominfo meminta para penyelenggara sistem elekronik di negeri ini mendaftar PSE (Penyelenggaraan Sistem Elektronik). Tujuannya semata hanya untuk mendata saja, sebagai syarat administrasi! Itupun dapat dilakukan secara online bahkan manual! Tetapi, nyatanya masih saja ada yang mengabaikan hingga di detik terakhir.
Komentar nyeleneh pasti ada, “Emangnya penting?”
Hahahah…pentinglah kawan! Sekarang mari kita bermain logika atau berpikir sangat sederhana saja. Diibaratkan Indonesia memiliki lahan berupa ruang digital. Lahannya ini subur, kenapa? Sebab, saat ini kurang lebih 77 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Angka pertumbuhan pun sangat fantastis, sebelum pandemi angkanya hanya 175 juta. Kemudian ternyata menurut data terbaru APJII, tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Ini artinya ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia.
Yummyyy…. siapa yang tidak tergiur melihat potensi yang ada di Indonesia? Bohong besar, jika platform raksasa seperti Google, Facebook, Youtube tidak peduli dengan kebijakan Kominfo ini. Sementara jelas cuan begitu menggoda dengan potensi pengguna internet yang semakin bertumbuh.
Mikir, apa salah jika Kominfo mewakili negara menertibkan dengan mendatanya? Apa tujuannya, yah…karena Indonesia adalah negara kita. Kita berhak mengetahui siapa saja yang berada di ruang fisik, pun ruang digital! Di era digital seperti saat ini, cuan tidak hanya yang terlihat nyata secara fisik, tetapi di ruang digital pun ramai bisa didulang!
Bayangkan, betapa lucunya ketika kita pemilik lahan kehilangan hak untuk mendata siapa saja yang berada di lahan kita? Lalu apakah akan kita biarkan saja dengan bebasnya segala jenis platform berada di ranah ruang digital kita. Sementara penggunanya adalah warganet Indonesia! Mereka para platform semakin kaya, sedangkan kita apakah cukup puas dengan dijadikan mesin uang mereka tanpa terlindungi?
Naif menyudutkan Kominfo hanya gegara Paypal terblokir, atau game yang konon terhenti padahal sudah dibeli dengan uang. Terpikir tidak oleh warganet bahwa yang dilakukan Kominfo tujuannya untuk melindungi kedaulatan digital Indonesia! Ini artinya juga melindungi warganet! Bahwa plafform apapun yang berada di republik ini haruslah mendaftar, dan itu bukti menghormati Indonesia! Jika mendaftar sebagai syarat administrasi saja tidak mau, bagaimana bisa diharapkan warganet di republik ini dilindungi haknya oleh mereka?
Ooo…katakanlah sejauh ini semua masihlah aman terkendali. Tetapi bayangkan dimasa datang dengan semakin digitalnya dunia, dan Indonesia semakin ramai dengan berbagai platform. Apa jaminannya kalau warganet tidak akan mengalami masalah. Ingat tidak ketika maraknya ketagihan pinjaman online? Ketika itu butuh OJK untuk berkomunikasi dengan Google agar menertibkan. Inilah bukti negara hadir, demikian juga saat ini dalam rangka kedaulatan digital! Bahwa yang dilakukan Kominfo bukanlah ngasal, apalagi kepo!
Dua tahun bukan waktu yang singkat untuk seharusnya segera mendaftar PSE. Bukankah sudah lebih dari itu Kominfo memberikan waktu bagi para penyelenggara sistem elektronik mendulang cuan di republik ini? Kini, agar tertib apa salahnya mendaftar untuk didata. Siapa saja sih yang menempati lapak di ruang digital negeri ini.
Ngakak, lah kok justru Johnny Plate dan Kominfo yang dibully warganet? Padahal blokir pada sejumlah plafform yang dilakukan Kominfo untuk melindungi warganet! Inilah kedaulatan digital Indonesia! Inilah ketegasan Indonesia terhadap semua platform lokal maupun asing, kecil ataupun raksasa!
Begini berpikirnya, kita yang memiliki lahan tetapi kenapa pula kita yang kehilangkan kedaulatan di negeri sendiri? Jika kita tidak bisa menghormati diri sendiri, lalu mau mengharapkan siapa? Mikir!
Saya, Gendhis yang mencintai negeri ini.
_____
*Gendhis, pegiat literasi media, pendukung tagar #WarasBernegara, #SayaSpartan
Sumber: