Johnny Plate Tanggapi Pengesahan UU PDP: Picu Kesadaran Masyarakat!

Johnny Plate Tanggapi Pengesahan UU PDP: Picu Kesadaran Masyarakat!

Akhirnya setelah dinanti-nanti, hari ini wakil rakyat resmi mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Meski bisa dibilang sangat terlambat, tapi kita perlu mengapresiasi terciptanya undang-undang ini. Dengan adanya aturan mengenai perlindungan data pribadi, diharapkan kedepannya tak akan lagi kasus pembocoran hingga jual beli data. Kita juga berharap sosok Bjorka yang dikenal sebagai hacker abal-abal alias pengepul data tak lagi muncul di tengah masyarakat dan membuat kegaduhan.

Jangan lagi pemerintah terutama kominfo menjadi pihak yang paling disudutkan sementara aturan kemanan data masih nyangkut di wakil rakyat. Dengan adanya pengesahan undang-undang ini, diharapkan semua pihak bekerja sama membangun kemanan siber. Mulai dari BSSN, BIN, Polri dan juga Kominfo harus memikuk tanggung jawab yang sama dalam menjaga ruang digital kita. Ketika peraturan menteri alias permen kominfo soal pendaftaran PSE tak disambut hangat, semoga saja dengan adanya undang-undang ini akan ada pengetatan dalam menggunakan sistem elektronik.

Sebenarnya DPR yang harusnya didesak soal perlindungan data masyarakat karena pemerintah lewat kominfo telah lama mengusulkannya. Bisa dibayangkan setelah 10 tahun ulang tahun Menkokinfo, baru undang undang tersebut disahkan. Ibarat bertempur di medan perang, senjata pemerintah berupa undang-undang baru diberi setelah musuh menyerang. Terang saja pemerintah khususnya kominfo babak belur selama ini soal perlindungan data pribadi. Kalau saja DPR sejak lama mengesahkan, mungkin sejak lama ada tindakan tegas bagi para penjahat dunia maya yang membocorkan maupun memperjual belikan data.

Sebelumnya diberitakan bahwa DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi Undang Undang pada rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (20/9).

“Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus kepada peserta sidang.

“Setuju,” jawab para peserta rapat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pengesahan RUU PDP menjadi UU merupakan wujud nyata negara melindungi data pribadi penduduknya.

Johnny mengatakan, sebelumnya surat presiden terkait RUU PDP telah disampaikan pada 24 Januari 2020.

“(UU PDP) Akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi untuk menghormati hak subjek data pribadi, melaksanakan keseluruhan kewajjban data pribadi, termasuk perlindungan kepada kelompok rentan khususnya anak dan penyandang disabilitas,” kata Johnny.

Johnny Plate juga mengatakan bahwa hadirnya Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan oleh DPR akan memicu kebiasaan baru di tengah masyarakat. Johnny menyebjt bahwa masyarakat akan mengalami penyesuaian kebiasaan dan kesadaran untuk lebih menjaga data pribadinya.

Selanjutnya ada Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari yang mengatakan bahwa pembahasan RUU PDP berlangsung kritis, mendalam dan memperhatikan berbagai pandangan stakeholder terkait.

Akhirnya pada 7 September 2022 setelah mendengarkan pandangan pandangan fraksi dan pemerintah, Komisi I DPR bersama pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I memutuskan menyetujui RUU Pelindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dibahas pada rapat pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang undang,” jelas Abdul Kharis.

Adapun naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak tahun 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

“Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini,” ucap Puan.

Puan mengatakan, RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman online yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga.

Puan meminta Pemerintah cepat mengundangkan RUU PDP setelah disahkan besok. Dengan demikian aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi.

“Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” tegas Puan.

Semoga saja Undang-Undang baru ini mendapat respon positif dan dukungan dari masyarakat. Sehingga tak ada lagi cerita soal hacker yang dieluh-eluhkan sebagai pahlawan dan lainnya. Presiden juga tak perlu lagi turun gunung membentuk tim khusus untuk mengurusi hacker Bjorka dan sebagainya. Tentu saja dengan adanya Undang-Undang disertai sangsi yang tegas akan menaikkan citra pemerintah dengan sendiri.

Masyarakat juga diuntungkan dengan kehadiran Undang-Undang yang juga berpihak pada anak-anak dan penyandang disabilitas. Kedepannya data masyarakat akan terlindungi dengan sendirinya karena kesadaran tersebut telah ditumbuhkan lewat aturan yang tegas. Kejahatan dunia maya seperti judi online, hacker dan sebagainya diharapkan bisa diminimalisasi lagi.

Pemerintah terutama kominfo juga bisa fokus pada program-program kerjanya jika ruang digital terjaga. Masih ada proyek satelit, TV digital, UMKM dan Start up digital yang lebih perlu diperhatikan ketimbang terus mengawasi kebocoran data. Dengan begitu negara kita bisa selangkah lagi menjadi negara maju yang diperhitungkan dunia.

Waras Bernegara!

Salam Spartan!

Referensi:

https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/sah-dpr-setujui-ruu-perlindungan-data-pribadi-menjadi-uu