Jokowi Bentuk Tim Atasi Bjorka, Hempas Tudingan Soal Kemanan Data Cuma Tupoksi Kominfo
Beberapa hari belakangan rakyat Indonesia digemparkan dengan sosok hacker yang sukses menggemparkan media. Siapa lagi kalau bukan hacker Bjorka yang kini menjadi perhatian serius baik rakyat maupun pemerintah. Kelakuan Bjorka memang tak bisa ditolerir dan kelewat batas. Tak hanya data rakyat, tapi juga data pribadi pemerintah yang diumbar hingga menyulut pro dan kontra. Sebagain orang mulai sadar bahwa Bjorka tak ubahnya seperti pengepul data yang mempromosikan diri agar bisa jualan data. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ismail Fahmi selaku pendiri Drone Emprit.
Namun, gara-gara ulaj Bjorka, salah satu kementrian yang paling disorot dan menjadi bulan-bulanan adalah Kominfo. Tanpa sadar masyarakat ikut menyerang Kominfo meski tupoksi alias tanggung jawab keamanan siber berada di bawah BSSN, BIN, Polri dan Kominfo. Pembentukan tim khusus oleh presiden belakangan inilah yang menjawab kesalah kaprahan tersebut. Sekaligus menampar hoaks Bjorka soal info dari dalam istana jika Johnny Plate akan direshuffle Jokowi. Padahal Kominfo di bawah Menkominfo selama ini sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya sesuai visi misi presiden.
Sebelumnya diberitakan bahwa hacker Bjorka mengklaim dirinya memiliki 26.730.797 data histori browsing pelanggan IndiHome, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL. Data yang dijual di breached.to tersebut diklaim berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019.
Selain itu, ia menyimpan 1,3 miliar data sim card ponsel. Bjorka mengaku dirinya mendapatkan data ini dari sistem Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dia mengunggah dua juta data sampel Sim Card ponsel masyarakat Indonesia di situs Breached. Data yang diduga bocor itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama penyedia layanan atau provider, dan tanggal pendaftaran. Kemudian, peretas itu menjual 105 juta data diduga milik warga negara Indonesia. Data yang dijual berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau terkait pemilu.
Terbaru, Bjorka mengaku dirinya meretas sistem surat menyurat milik Presiden Jokowi selama 2019 – 2021, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya diklaim 679.180 dokumen berukuran 40 MB setelah diperkecil kapasitasnya dan 189 MB sebelum dikompres.
Namun, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet. “Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).
Menyusul ulah hacker Bjorka yang sempat mengumbar data masyarakat hingga pejabat tinggi seperti Menkominfo, Jokowi membentuk tim khsusus untuk menangani kekacauan tersebut. Tim itu akan dibentuk dengan menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Kemudian, ada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri yang akan bergabung dalam tim untuk melakukan asesmen.
“Ada emergency response team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
Namun, Johnny tidak menjelaskan secara rinci tugas tim tersebut. Ia hanya menyebutkan, tim dibentuk untuk menjaga kepercayaan publik. Johnny mengatakan data yang diretas oleh Bjorka merupakan data umum, bukan data spesifik. Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait kebocoran data tersebut. “Bukan data yang terkini. Sebagian data-data yang lama,” ujar dia.
Kita berharap kedepan tidak akan ada lagi kasus peretasan serupa berkat tim khusus yang dibentuk presiden. Masyarakat dan politikus juga tak boleh asal melempar semua tanggung jawab ke Kominfo. Ini lantaran keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seperti yang telah ditekankan presiden Jokowi. Dengan adanya sikap saling pengertian, saling mendukung antar semua pihak, pastinya ruang digital kita bisa terjaga dari hal-hal negatif. Bjorka sendiri tak akan bisa terkenal dan berjualan lagi kalau kita tidak menggubria kelakuannya.
Jangan sampai pengaruh negatif dan provokasi Bjorka malah membuat jurang antara pemerintah dan rakyatnya. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang jadi korban kalau datanya diperjual belikan. Akhirnya pemerintah juga yang dituntut untuk mengamankan data. Kalau sudha begini bukannya sebaiknya kita memberi dukungan kepada pemerintah sejak awal dengan tak membully kementrian manapun. Termasuk tak menggubris keonaran yang dilakukan Bjorka di dunia maya. Semoga saja ruang digital kita ke depannya bersih dari sampah provokator dan pengepul data.
Waras Bernegara!
Salam Spartan!
Referensi:
https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/631f080d58fbd/jokowi-bentuk-tim-untuk-lawan-bjorka-anggotanya-bin-hingga-kominfo
