Jokowi Membangun Dinasti Politik?

Eskalasi politik Indonesia akhir-akhir ini begitu membingungkan. Bahkan bagi banyak orang terasa sangat meresahkan. Terlebih saat melihat sepak terjang Jokowi saat ini.

Orang-orang melihat bahwa Jokowi akhir-akhir ini mulai tidak konsisten dengan apa yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Contohnya saja, Jokowi dulu tidak mengijinkan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Alasannya, umurnya belum layak, tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, Gibran juga belum lama menjabat sebagai Walikota, belum banyak pengalaman.

Tetapi sekarang, Jokowi mulai berubah. Dia bahkan mengatakan bahwa Gibran sudah dewasa. Dan sebagai orang tua, dia hanya merestui.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini membuat banyak pihak menjadi tidak suka. Bahkan mereka mulai mencerca dan menghina Jokowi. Mereka yang dulu mendukung Jokowi, sekarang mulai menjauh, bahkan mulai menyindir dan ‘mencerca’ Jokowi.

Paling tidak ada 3 hal yang membuat mereka melihat bahwa Jokowi mulai berubah. Mungkin memang Jokowi tidak terlibat secara langsung. Tapi diamnya Jokowi membuat banyak orang mempertanyakan dan bahkan melihat Jokowi tidak berbeda dengan para Presiden sebelumnya yang membangun politik dinasti. Tiga hal tersebut adalah:

  1. Kaesang Menjadi Ketua Umum PSI

Proses dilantiknya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah peristiwa yang paling ajaib di mata kita. Kaesang hanya 2 hari menjadi kader PSI dan langsung diangkat sebagai Ketua Umum.

Belum pernah ada di seluruh dunia, seorang anggota baru sebuah partai langsung dicalonkan sebagai Ketua Umum bahkan dilantik langsung sebagai Ketua Umum. Kecuali seorang pendiri partai.

Tetapi hal ini berbeda. Kaesang bukanlah pendiri partai. Dia hanyalah seorang kader biasa. Dan ajaibnya, dia langsung menjadi Ketua Umum setelah 2 hari menjadi kader biasa.

Otomatis, hal ini langsung dikaitkan dengan posisi Kaesang sebagai anak seorang Presiden. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan langsung mengaitkan hal itu.

Semuanya jelas di depan mata. Tentu muncul pertanyaan, apakah hal ini tidak bertentangan dengan AD/ART partai tersebut? Kalaupun tidak bertentangan, memangnya tidak ada kandidat lain yang sudah lama menjadi kader PSI? Bukankah ada banyak kader partai yang potensial, yang sudah lama menjadi anggota partai?

Tetapi semua itu tidak terjawab. Bagaikan angin lalu. Dan opini public bahwa Kaesang diangkat menjadi Ketua Umum PSI karena yang bersangkutan adalah anak Jokowipun menemukan tempatnya.

  1. Keputusan Mahkamah Konstitusi

Hal kedua yang menunjukkan kecenderungan bahwa Jokowi membangun politik dinasti adalah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres dan Cawapres.

Ada gugatan yang diajukan ke MK tentang batas usia Capres dan Cawapres yaitu 40 tahun. Hal ini membuat Prabowo tidak dapat mengajukan Gibran sebagai calon Wakil Presidennya, karena terganjal batasan usia tersebut.

Pada awalnya gugatan tersebut ditolak oleh MK. Tetapi kemudian, ada sebuah keputusan yang menyatakan bahwa batasan usia tetap 40 tahun tetapi dengan pengecualian, yaitu mereka yang sudah mengikuti pilkada dan menjabat sebagai Gubernur, walikota/bupati, dapat mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.

Tentu saja hal ini menimbulkan gelombang protes. Mahkamah Konstitusi bahkan diplesetkan sebagai Mahkamah Keluarga, karena Ketua MK saat ini adalah adik ipar Jokowi. Atau dengan kata lain, dia adalah pamannya Gibran.

Keputusan yang dibuat oleh MK tersebut otomatis membuat Gibran dapat diajukan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

  1. Pencawapresan Gibran

Kasus terakhir dan terbaru adalah pencawapresan Gibran mendampingi Prabowo. Hal ini juga unik. Selama ini, Gibran adalah kader PDIP. Dia maju sebagai walikota Solo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan PDIP sendiri sudah mengajukan Ganjar dan Mahfud sebagai capres/cawapres.

Akan sangat tidak elok ketika Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo yang nota bene adalah rival Ganjar-Mahfud. Karena itu, kembali terjadi peristiwa yang unik setelah kasusnya Kaesang.

Gibran menjadi salah seorang aktivis Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) salah satu anak kegiatan Partai Golkar. Karena itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengajukan nama Gibran sebagai cawapres dari Partai Golkar untuk mendampingi Prabowo.

Tiga keanehan tersebut membuat kita berpikir bahwa Jokowi membangun politik dinasti. Bahkan yang mengerikan, dia ‘memakai’ kekuasaan hukum (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) untuk menjadi perpanjangan tangannya membangun dinasti di perpolitikan Indonesia.

Hal inilah, sudut pandang inilah, yang saat ini dipegang oleh begitu banyak orang. Bahkan dipercayai oleh banyak orang, sehingga membuat banyak orang kecewa. Bagaimana dengan Anda?

 

Salam sehat Indonesia.

 

Sumber foto:

https://www.metrotvnews.com/read/kqYCx7lm-kader-golkar-tolak-pengusungan-gibran-sebagai-cawapres

 

Exit mobile version