banner 728x250

Kebocoran Data, Ujian Kepekaan Digital DPR

Kebocoran Data, Ujian Kepekaan DPR
Kebocoran Data, Ujian Kepekaan DPR (sumber: infokomputer.drid.id)
banner 120x600
banner 468x60

Lagi-lagi dunia digital dikagetkan dengan penualan data.  Kali ini dugaan data dari  pendaftaran pegguna SIM card. Tertuduh utama Kominfo yang tidak profesional dalam bekerja. Biasa, teriak kenceng dari netizen tanpa tahu apa yang terjadi.

Kominfo dengan tegas mengatakan, bahwa bukan mereka pelaku abai dan lalai, sehingga data milik masyarakat menjadi komoditi dan jual beli di dunia bawah tangan internasional. Secanggih apapun upaya menahan dan mengamankan, maling tetap bisa saja membobol.

banner 325x300

Masyarakat, terutama netizen dengan sangat garang menuding Kominfo atau pribadi Johnny Plate sebagai penanggung jawab tunggal. Sekarang, mana sih yang tidak ada kebobolan di dunia ini? menyalahkan, memaki, dan mencaci apa sih yang diperoleh?

Masih sama saja, mulai data pribadi Denny Siregar, data BPJS, data PLN, dan kini sim card seluler. Sama saja data konsumen yang dibocorkan oleh pihak lain, apakah kerja sama dengan orang dalam, atau karena memang kemampuan louar biasa si pencuri, kecerdasan yang tidak pada tempatnya,

Energi terkuras namun tidak membawa perubahan. Padahal ada yang lebih mendesak dan penting, namun seolah terlupakan. Publik juga hanya melihat yang di depan mata, padahal ada yang lebih urgent terlupakan.

Kartunya ada di DPR-RI. Mereka terlalu asyik dengan diri mereka sendiri, kepentingan baik politik ataupun ekonomi. Bagaimana mereka heboh soal horden untuk rumah dinas yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk publik.

Kalender yang harganya luar biasa besar, di tengah krisis dan pandemi yang belum berakhir. Mereka malah membuat anggaran yang tidak penting. Tanggalan sekarang mana penting lagi, kala smartphone dan laptop menyediakan itu dengan cuma-cuma.

Atau mengenai dana pensiun. ASN perlu 20-30 tahun kalau DPR hanya perlu lima tahun untuk bisa mendapatkan pensiun. Itu uang negara dan dana masyarakat. Pemborosan.

Ketua dewan yang asyik dengan baliho dan pencapresan yang masih juga stagnan alias mentok. Kepercayaan diri  yang tidak pada tempatnya. Fokusnya menjadi bias. Kinerja DPR masih juga di bawah standar, sama sekali tanpa sentuhan berarti.

Padahal legeslatif itu memiliki peran penting dalam menata hidup tertib bersama di dalam sebuah negara. Jangan hanya menjadi pengawas dengan cara menyalahkan eksukutif  semata ketika ada kejadian.

Anggota dewan, pimpinan komisi asyik mendukung dan menolak penahanan PC istri FC yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Fadli Zon yang lama tidak bercuap-cuap kembali mempertanyakan, mengapa PC tidak ditahan.

Koleganya, dari partai yang sama padahal bersikukuh menggunakan terminologi kemanusiaan untuk menjadikan PC istimewa dan tidak ditahan, masih ada anak di rumah.  Padahal begitu banyak tahanan dengan memiliki bayi atau anak kecil. Mereka bungkam kog.

Benar, mereka bukan bidang yang berurusan dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, tetapi secara tidak langsung komisi tiga juga bersinggungan dengan ini. Penegakkan hukum. Fadli Zon komisi satu, pertahanan jelas berkaitan dengan pertahanan negara, mosok mereka tidak paham.

Kecuali mereka bekerja sangat sektarian dan tidak mau tahu urusan pihak lain. Toh mereka, dewan secara umum juga diperlukan ketika sidang paripura penetapan RUU menjadi UU. RUU PDP  selalu saja oleh media segera diundangkan. Bulan depan, begitu terus. Sampai lebaran kuda kalau kata Pak Beye.

PDP ini mendesak untuk diundangkan, hanya saja pihak legeslatif yang memang payah. Entah karena apa mereka seolah lelet dalam membahas dan membicarakan ini. Padahal dari     waktu ke waktu Kominfo yang menjadi sasaran tembak terutama netizen yang selalu saja mudah bicara belum tahu tupoksi yang seharusnya.

Johnny Plate selaku Kominfo sudah mengajak untuk segera mengesahkan RUU ini menjadi UU. Kebocoran data lagi, oleh pihak Kemenkominfo sudah dibantah bahwa bukan dari pihak lembaga ini kebocoran, toh warganet masih saja menghujat dan memaki-maki menteri dan juga pribadi pejabatnya.

Sensitifitas dewan masih berkutat pada kepentingan diri dan partainya. Abai kepentingan masyarakat luas. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan sumpah jabatan mereka coba? Miris. Hanya mikir kepentingan sendiri dan kelompok.

banner 325x300