Memahami Regulasi Preventif Strike Oleh Otoritas Keamanan Singapura, Terkait Kunjungan UAS

Singapura sebagai negara berdaulat, tentu punya nilai ukurannya sendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak negara lain. Khususnya untuk menetralisir masuknya pengaruh yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Singapura yang multiras-multietnis.

Ustad Abdul Somad
Ustad Abdul Somad (dok. sindonews.com)

Sebenarnya apa yang dialami oleh UAS di Singapura, itu bukan deportasi. Itu namanya pencekalan / cegah tangkal. Kecuali, kalau sudah melewati area imigrasi dan diperintahkan meninggalkan negara barulah namanya dideportasi.

Publik pun dibuat bertanya-tanya, “Kenapa ? Ada Apa ?” dan yang paling cepat digoreng sebagai sebuah isu sensitif adalah “penistaan terhadap pemuka agama”.

Pencekalan terhadap warga negara lain oleh suatu negara adalah otoritas negara yang bersangkutan. Tidak ada kaitannya dengan intervensi black ops oleh Intelijen Indonesia / Intelijen Hitam, seperti yang telah dituduhkan oleh sekelompok partisan kanan di negeri ini.

Singapura sebagai negara berdaulat, tentu punya nilai ukurannya sendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak negara lain. Khususnya untuk menetralisir masuknya pengaruh yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Singapura yang multiras-multietnis.

Masih ingat saat beberapa petinggi militer Indonesia sempat ditolak masuk ke Amerika Serikat ? Ini tentu berbeda konteks dengan persoalan UAS, namun dari sini kita bisa memahami bahwa setiap negara memiliki regulasi yang sebenarnya kurang lebih sama.

UAS dicekal di Singapura
UAS dicekal di Singapura

Singapura Terapkan Preventive Strike

Dalam sistem keamanan negara, upaya pencegahan dari potensi sebuah ancaman dikenal dengan istilah preventive strike.

Namanya potensi, itu bisa terjadi & bisa saja tidak terjadi. Potensi juga bisa timbul dari adanya asumsi, deteksi, dsb. Otoritas keamanan negara di manapun punya sistem sejenis. Tinggal tergantung pada tinggi rendahnya komitmen dan kekonsistenan untuk melaksanakannya.

Dalam konteks Singapura, pencegahan dilakukan terhadap potensi ancaman aksi yang disebabkan oleh pandangan, doktrin dan ideologi.

Hal ini dilakukan karena Singapura memiliki landasan regulasi Bernama ISA (Internal Security Act) yang mencakup pelarangan ideologi, pandangan dan pemahaman radikalisme sempit.

Jadi sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan narasi liar yang kemudian dihembuskan kesana kemari untuk menyudutkan otoritas Intelijen Indonesia.

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia ? Apakah punya sistem regulasi yang sama ? Semoga saja ke depannya Indonesia bisa setegas Singapura agar kelompok ekstrim kanan di negeri ini semakin menipis.(*)

Rio Irawan, Pendukung tagar #SpartanNusantara. #SayaSPARTAN.