Menkominfo Rutin Tertibkan Situs Judi, Cyber Crime POLRI Kapan?

Ini bukan akibat perang perebutan lumbung suara, kan?

cyber crime POLRI
Bandar judi ditindak cyber crime POLRI. Gambar merupakan ilustrasi {sumber: www.indozone.id)

Cyber crime POLRI patut dipertanyakan kinerjanya dalam hal memerangi judi online. Kenapa? Semua tentu sepakat bahwa judi adalah hal yang dilarang agama pun UU. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana misalnya, judi diatur dalam pasal 303 KUHP. Artinya jelas, judi adalah hal yang dilarang dan patut untuk diperangi. Tapi mengapa kesannya seperti terjadi pembiaran akan praktek judi online oleh POLRI?

Tak beda dengan judi konvensional seperti sabung ayam, judi online adalah hal yang patut juga untuk diperangi. Walaupun judi yang terakhir disebutkan ini berlokasi di dunia maya, dari sisi dampak, itu sama saja dengan judi yang konvensional.

Maka, jika di darat atau yang konvensional bisa rutin ditertibkan atau ditindak, harusnya yang online ini juga demikian oleh aparat penegak hukum. Tapi apa hendak dikata, keseriusan pemerintah dalam upaya memerangi judi online sepertinya hanya pihak Kementerian Kominfo saja yang konsisten.

judi online
salah satu iklan judi online

Tercatat, hingga 13 Maret 2022, Kominfo telah memblokir 477.207 konten judi online dan investasi ilegal sebagaimana dilansir dari Tempo.co.

Cyber Crime POLRI dan BI Wajib Ikut Terlibat

Sejauh itu Kominfo serius menindak, tidak akan menuntaskan masalah sampai bersih. Jumlah situs yang diblokirnya akan terus bertambah karena meskipun Kominfo rutin memblokir, itu hanya efektif menyasar alamat situs. Sedangkan rekening yang dipakai untuk menadah duit taruhan para member, sepertinya tak tersentuh.

Jadi, sepertinya upaya dari Kominfo sia-sia belaka. Besok akan muncul lagi situs baru meski telah ribuan yang diblokir.

Idealnya, Bareskrim POLRI dan Bank Indonesia pun wajib terlibat dalam memerangi penyakit masyarakat ini. Kerja sama 3 instansi ini mutlak diperlukan apabila negara kita ingin bebas dari judi online.

Caranya sederhana sekali. Kominfo blokir situsnya, rekening yang tercatat di sana diberikan kepada POLRI untuk selanjutnya oleh POLRI dimintakan kepada pihak BI untuk memerintahkan insitusi bank yang digunakan pemilik situs tersebut untuk diblokir.

Dengan begitu, bandar judi akan dipersempit ruang geraknya untuk membuka situs judi yang baru. Sebab, selain situsnya diblokir, rekeningnya juga diblokir, dana yang ada di dalam rekening tersebut dibekukan. Dia tentu akan mikir-mikir untuk buka situs baru kembali.

Jika Kominfo rutin menertibkan situs, namun bandarnya yang itu-itu saja, jangan-jangan para bandar ini ada semacam kongkalikong dengan POLRI. Guna menepis kecurigaan seperti itu, tak ada cara lain, POLRI memang dituntut untuk aktif pula merilis rekening-rekening milik bandar judi yang ditertibkan.

Kominfo sudah rutin merilis situs-situs judi yang diblokir, harusnya POLRI juga rutin merilis rekening-rekening bandar judi agar masyarakat yakin bahwa POLRI tak tersuap bandar untuk senantiasa leluasa membuka alamat situs baru sedangkan rekening masih atas nama atau terhubung ke bandar pemilik situs judi yang diblokir Kominfo.

Ayo POLRI, tunjukkan bahwa judi online adalah musuhmu juga!(*)

Oleh: Aven Jaman*)

____
*)Aven Jaman, Pegiat Literasi Media, Pelontar Tagar #WarasBernegara, #SayaSPARTAN