Opini  

Mungkinkah Indonesia Bebas Dari Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah menggurita seperti kanker stadium 4. Mungkinkah Indonesia bisa bebas dari korupsi?

Korupsi, kata ini begitu berarti. Dibenci oleh yang mendapatkan akibat tapi dicintai oleh para pelakunya.

Dari tahun ke tahun, dari Presiden ke Presiden, Korupsi selalu menjadi pembicaraan hangat bahkan sebagai janji kampanye dari para calon pemimpin bahkan anggota leguslatif, tetapi faktanya begitu mereka terpilih, sebagian besar dari mereka menjadi pelaku korupsi bahkan sebagian masuk penjara karena korupsi.

Kalau kita lihat perkembangan korupsi dari masa ke masa, memang mengalami perubahan.

Pada jaman orba dan Cikeas Berkuasa, Korupsinya adalah sistemik yang diwarnai juga korupsi perseorangan.

Saat ini walaupun sudah terlihat ada perbaikan karena yang sistemik tidak terlihat lagi tapi korupsi perseorangan masihlah sangat banyak.

Tulisan ini hanya ingin menyoroti beberapa poin yang menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masihlah seperti jauh panggang dari api.
Pemberantasan korupsi masih akan menjadi perjuangan panjang bangsa ini karena infrastruktur yang mendukung korupsi haruslah diubah terlebih dulu.

Pada jaman orba dulu, dikarenakan begitu banyaknya suara suara yang menyinggung korupsi, dikeluarkan beleid soal waskat (Pengawasan melekat) yang dimaksudkan untuk mencegah oknum melakukan korupsi.

Waskat yang pelaksanaannya juga kurang jelas, tidak berpengaruh apa apa terhadap pencegahan korupsi.
Pada saat orba berkuasa, korupsi adalah hal biasa yang sepertinya sudah dianggap lumrah oleh masyarakat.

Presiden Soeharto sendiri kemudian kondang sebagai koruptor terbesar di dunia yang kekayaannya tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan, begitu kata orang-orang saat ngobrol di warteg.

Saat Kepresidenan SBY, kita semua tahu. Walaupun dikatakan tidak pada korupsi, nyatanya korupsi sistemik seperti import minyak oleh Petral dan bancakan apbn dengan hambalang sebagai monumennya telah menjadi catatan sejarah bangsa ini.

Beruntung, Tuhan memberikan Joko Widodo sebagai Presiden selanjutnya.

Di tangan Jokowi dan kabinetnya, pembangunan menjadi nyata dan terarah. Tetapi apakah korupsi sudah habis? Tidaak saudara. korupsi masih seperti cendawan di musim hujan.
Banyak, tersebar dimana – mana.

Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, mungkinkah Indonesia bisa bebas dari korupsi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengungkap beberapa faktor yang menjadi pemberat pemberantasan korupsi di Indonesia
Dengan faktor-faktor ini maka pemberantasan korupsi terasa “mustahil” untuk dilakukan.

Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penegak hukumnya justru melakukan korupsi.

Masih ingat kasus Nurhadi, seorang sekretaris MA yang justru melakukan hal yang memalukan.
Nurhadi dianggap menerima suap dan gratifikasi sampai dengan Rp 83 miliar untuk mengurus perkara di MA. Modus yang digunakan bahkan melibatkan menantu Nurhadi sendiri.

Lebih mengejutkan, tuntutan KPK 12 tahun penjara dipangkas menjadi hanya enam tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Tipikor) Jakarta. Hal yang menjadi sorotan adalah hakim memberikan alasan yang meringankan dalam kasus tersebut, yakni ”terdakwa memiliki peran dalam kemajuan MA”.

Kemudian kita juga ingat akan kasus mantan jaksa Pinangki.
Pinangki yang menjadi agen Joko S Chandra telah menerima uang sebesar 500.000 dollar Amerika sebagai imbalan dan bermufakat untuk melakukan suap di kalangan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Pinangki dituntut oleh kejaksaan 4 tahun padahal tuduhannya adalah suap dan pencucian uang.
Pada kasus yang sama First Travel dituntut 20 tahun.

Pinangki diputus 10 tahun oleh hakim pengadilan Tipikor Jakarta tetapi oleh Pengadilan Tinggi kemudian didiskon menjadi 4 tahun saja.

Hakim pada Pengadilan Tinggi memberikan alasan yang membagongkan yaitu “Tuntutan Jaksa sudah mencerminkan keadilan masyarakat”.

Perlakuan diskriminatif pada aparat hukum yang melakukan tindak pidana korupsi mencerminkan betapa semangat pemberantasan korupsi belumlah menjadi suatu kultur pada penegak hukum. Begitu juga di Kepolisian.
Artikel ini akan menjadi sangaaaat panjang kalau saya sebutkan banyak contoh kasus pada penegak hukum kita yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.

Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tetapi malah melakukan hal yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Belum lagi masalah aturan dan penerapan aturan yang justru tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

2.Aturan dan penerapan yang pro Koruptor.

Pada 6 September 2022, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, setidaknya terdapat 23 terpidana koruptor yang menerima pembebasan bersyarat sekalipun kasus korupsi dari terpidana koruptor tersebut terbilang tidak sederhana. Di antara mereka adalah bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari, bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, bekas Gubernur Jambi Zumi Zola, bekas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, dan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dasar hukum pembebasan bersyarat yang diberikan kepada para terpidana tersebut adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya.

Pada dasarnya, remisi sebagai pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari semua narapidana. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah pemberian hak tersebut sudah tepat? Selain itu, permasalahan sebenarnya adalah pada penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan pidananya.

Remisi dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dasar dari narapidana. Pasal 10 huruf a dan f UU Pemasyarakatan bahkan menegaskan, hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak yang diberikan tanpa terkecuali.

Tujuan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat adalah untuk merehabilitasi terpidana sehingga berkelakuan baik di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan lebih mudah diterima masyarakat. Hal ini terlihat dari penjelasan Pasal 10 UU Pemasyarakatan yang mengartikan pembebasan bersyarat sebagai ”proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat”.

Namun, sebelumnya hak remisi dan pembebasan bersyarat ini sempat dibatasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 yang mengubah PP No 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34A PP ini mengatur, narapidana korupsi dapat menerima remisi dan pembebasan bersyarat jika memenuhi ketentuan, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Dengan demikian, dalam konsep PP tersebut, tak semua narapidana korupsi dapat memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

Akan tetapi, ketentuan dalam pasal 34A PP terssbut telah dicabut oleh MA dalam uji materi (judicial review)
pada putusa. no 28 P/HUM/2021.

Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2021 berpandangan, ketentuan dalam Pasal 34A PP Tahun 2012 itu bertentangan dengan semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta konsep keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, dengan konsep equality before the law, MA berpendapat semua narapidana tersebut sama sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya.

Putusan MA ini sangat berbeda dengan putusan judicial review MA tahun 2013 untuk pasal yang sama, yakni Putusan Nomor 51/P/HUM/2013. Dalam putusan tersebut, MA menilai, memberikan pengaturan yang berbeda terhadap terpidana korupsi merupakan hal yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena kejahatan korupsi memiliki dampak berupa kerusakan moral, sosial, dan ekonomi.

Oleh karena itu, pada 2013, MA menolak permohonan uji materi tersebut dan mempertahankan Pasal 34A PP Hak Warga Binaan. Sampai kemudian pada 2021 akhirnya pasal tersebut dibatalkan oleh MA. Pembatalan pasal ini diperkuat dengan Pasal 10 UU Pemasyarakatan Tahun 2022 yang mengatur bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi syarat ”tanpa terkecuali” berhak menerima ”remisi” dan ”pembebasan bersyarat

Penjelasan ”tanpa terkecuali” di sini menegaskan bahwa tak ada perbedaan di antara setiap narapidana. Namun, Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 UU Pemasyarakatan juga menyatakan, kondisi ”kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah putusan pengadilan bisa mencabut hak remisi dan pembebasan bersyarat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan efek jera, KPK akan menuntut pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. KPK mendasari ide ini pada Pasal 18 Ayat (1) UU Korupsi di mana pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berlaku.

Pasal 35 KUHP mengatur hak-hak yang dapat dicabut. Namun, hak remisi dan hak pembebasan bersyarat tak termasuk dalam hal yang dapat dicabut pada pidana tambahan sebagaimana diatur di KUHP.

KPK pernah mencoba tuntutan untuk mencabut remisi dalam kasus Muhtar Ependy, tetapi MA menolak tuntutan tersebut dan bahkan hakim Artidjo Alkostar selalu menjatuhkan pidana berat bagi koruptor yang menolak tuntutan KPK tersebut. Hakim MA pada Putusan MA Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 mempertimbangkan bahwa koruptor tetap berhak mendapatkan remisi, tetapi pemberiannya harus diberikan secara selektif sesuai peraturan.

Harus dipahami putusan ini mendasarkan pada PP No 99 Tahun 2012 yang belum dicabut. Dalam pengujian Pasal 34A PP No 99 Tahun 2012 pada Putusan MA Nomor 51/P/HUM/2013, Artidjo juga merupakan majelis yang menolak pembatalan pasal tersebut. Dengan demikian, penolakan pencabutan remisi didasarkan pada PP yang masih berlaku saat itu, di mana koruptor memiliki aturan khusus dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Dalam konteks ini, Penjelasan Pasal 10 UU Pemasyarakatan sebenarnya membuka peluang untuk kembali menuntut pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat jika memang perbuatan koruptifnya memiliki dampak yang masif dan memerlukan pembinaan yang berbeda sebagaimana terlihat dalam semangat PP No 99 Tahun 2012. Akan tetapi, untuk memperkuat ini, perlu ada perbaikan UU Korupsi yang menambahkan soal pengaturan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk memperkuat penegakan korupsi.

Kehilamgan seorang Artidjo Alkostar memang membuat MA terlihat semakin kompromis dengan koruptor.

3. DPR yang pro Koruptor.

Penolakan RUU penyitaan aset koruptor oleh DPR adalah bukti bahwa DPR adalah pro koruptor. Anehnya tidak ada satupun elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang demo menentang keputusan DPR.

Apakah dengan fakta seperti yang sebagian kecil saya tuliskan, kita akan menjadi pesimis tentang pemberantasan korupsi?

Saya tidak ingin berputus asa. Harapan harus tetap kita gantungkan.
Saya akan mencoba menuliskan bagaimana pemberantasan korupsi tetap bisa dilakukan pada artikel berikutnya.

Bagaimana menurut teman-teman?

Salam Spartan, Roedy.

#Warasbernegara.
#SayaSpartan

Sumber :

https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/13/cashback-spesial-untuk-para-koruptor