Pangkas 24.400 Aplikasi Pemerintahan, Menkominfo Berlakukan P2DD

Pemerintah saat ini menggunakan lebih dari 24.400 aplikasi. Banyaknya jumlah aplikasi ini terjadi karena masing-masing institusi pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (MenkominfoJohnny G Plate, banyaknya jumlah aplikasi yang digunakan pemerintah ini tentu sangat tidak efisien.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan memberikan perhatian khusus terkait perampingan aplikasi ini. Salah satunya melalui implementasi program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Program P2DD diharapkan menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital nasional, termasuk di dalamnya konsolidasi aplikasi.

“Agar cukup beberapa saja dibawa satu super aplikasi pemerintah nantinya, dengan banyak window yang nanti aplikasiaplikasi besar yang akan kita gunakan,” tutur Menkominfo Johnny G Plate, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kominfo, Jumat 16 Desember 2022.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data Indonesia. Keberadaan super apps ini nantinya diharapkan memudahkan komunikasi lintas instansi, agar terintegrasi dalam satu sistem yang sama.

“Jadi, super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasiaplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, perlu kerja sama dari setiap sektor pemerintahan untuk mewujudkan super apps yang handal dan terpadu. Tidak ada ruang bagi ego sektoral dan resistensi,” tandas Johnny G Plate.

Pihaknya pun secara perlahan melakukan penataan ulang ribuan aplikasi yang tersebar tersebut, sehingga menghasilkan satu aplikasi super atau super apps untuk Indonesia.

“Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo,” paparnya.

Menkominfo menambahkan, dari 24.400 aplikasi yang tersebar itu, Kementerian Kominfo akan melakukan shutdown atau menutupnya. Selanjutnya, secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super apps.

Ia yakin dengan efisiensi penggunaan super apps akan lebih tinggi dari aspek intervensi fiskal yang dikeluarkan Menteri Keuangan saat ini.

“Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai melakukan shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya. Kalau itu bisa dilakukan, luar biasa untuk kita,” ujarnya.

Sementara itu dalam rangka mewujudkan electronic government, pemerintah masih menggunakan 2.700 pusat data. Dari jumlah itu, hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud. Selebihnya terpisah dan menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan satu data di Indonesia.

“Saat ini, 2.700 pusat data dan server itu hanya 3 persen saja yang berbasis cloud, sisanya ethernet (bekerja sendiri-sendiri) yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia. Jadi, perlu kita siapkan dengan benar,” pungkas Menkominfo Johnny G Plate.***