banner 728x250

Pemilu Curang? Pasti Terstruktur dan Sistematis

banner 120x600
banner 468x60

Hari-hari ini, sejak selesainya pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 kemarin, ada satu suara yang selalu didengungkan. Dan juga sejak lama sudah diramalkan oleh banyak orang. Suara itu berbunyi “Pemilu Curang”. Bahkan sampai sekarang, hampir satu bulan berlalu, #PemiluCurang masih bisa dilihat di media sosial.

Sebelum membicarakan apakah pemilu curang atau tidak, saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai Ketua KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara). KPPS ini berada di bawah naungan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan.

banner 325x300

Saya akan memulai cerita dari awal saja, sejak kami para anggota KPPS mengambil kotak suara dan perlengkapannya di Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami mulai mengambil kotak suara bergiliran. TPS (Tempat Pemungutan Suara) kami mendapatkan giliran mulai jam 12.00. Kami antri mulai jam 13.00an. Proses antrian memakan waktu yang lama. Hampir 2 jam kami menunggu giliran. Akhirnya, kami mendapatkan giliran untuk mengambil kotak suara dan bilik suara.

Kotak suara dalam keadaan disegel dan dibungkus plastik. Plastik bisa kami buka, tetapi segelnya tidak bisa karena disegel dengan cable ties dan di atas cable ties diberi stiker Komisi Pemilihan Umum. Apabila kami membuka kotak suara, maka segel tersebut harus digunting dan stiker tersebut akan sobek.

Dalam perjalanan ke TPS, kami dikawal oleh Pengawas yang ditunjuk oleh Bawaslu untuk menjadi pengawas di TPS kami. Kotak suara kami simpan di rumah salah satu panitia, disaksikan oleh pengawas. Kamar tempat kami meletakkan kotak suarapun dikunci dan disaksikan oleh pengawas juga.

Keesokan harinya, kami memulai proses pemungutan suara tepat pada pukul 07.00 diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara. Kami mengeluarkan suara dan dihitung secara riil di hadapan pengawas dari Bawaslu, para saksi dari partai dan DPD, serta para warga yang sudah mulai berdatangan ke TPS. Semua menyaksikan penghitungan kami.

Lalu dilanjutkan dengan proses pemungutan suara. Agar berjalan lancar, kami menerapkan proses giliran. Setiap pemilih kami jadwalkan untuk datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan sehingga tidak terjadi antrian yang panjang.

Orang mengatakan, pemilu adalah pesta demokrasi. Karena itu, kami menyediakan makanan gratis untuk para pemilih dan siapa saja yang berada di sekitar TPS kami. Makanan gratis tersebut merupakan wujud dukungan warga demi terselenggaranya pemungutan suara di TPS kami.

Pemungutan suara berjalan lancar. Tidak ada insiden yang berarti. Untuk warga yang tidak mampu (disabilitas), kami menyediakan diri untuk datang ke rumah disertai oleh pengawas dan semua saksi yang bertugas di TPS kami.

Tibalah saat penghitungan suara. Kotak suara yang kami buka pertama kali adalah kotak suara untuk PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Saat kami menghitung, ada 160 surat suara. Sementara di daftar hadir kami, ternyata hanya tercatat 158 orang. Berarti ada kelebihan 2 suara. Kami sangat bingung saat itu. Dua kelebihan suara harus kami cari dan kami pertanggungjawabkan.

Lalu saya bertanya pada bagian pendaftaran. Penghitungan yang dilakukan, berdasarkan tanda tangan atau tanda centang (P) di daftar hadir. Ternyata yang dihitung adalah tanda centang. Karena itu, saya meminta bagian pendaftaran untuk menghitung lagi berdasarkan tanda tangan. Setelah ditelusuri satu persatu, akhirnya ketemu. Ada 2 orang yang menandatangani daftar hadir tapi tidak memberikan tanda centang di bagian jenis kelamin.

Hal itu kami laporkan ke pengawas dan para saksi. Setelah dihitung lagi, ada kesesuaian antara jumlah surat suara dan daftar hadir. Mulailah kami menghitung setiap surat suara. Dalam penghitungan itu, setiap surat suara kami tunjukkan ke pengawas, para saksi dan para warga yang memang hadir untuk melihat proses penghitungan suara PPWP.

Setiap surat suara, baik yang sah maupun tidak sah, baik yang masuk ke setiap pasangan calon, kami catat di bagian form C HASIL (plano hasil) yang kami tempelkan di papan di TPS kami.

Setelah hasilnya diketahui, form C HASIL tersebut ditandatangani oleh para anggota KPPS, pengawas, dan para saksi yang hadir. Semua saksi, berapapun jumlahnya, asalkan mereka membawa surat pengantar sebagai saksi, ikut menandatangani.

Hasil form itu kami salin ke form C SALINAN HASIL yang bentuknya kertas A4. Hasil inipun ditandatangani oleh para anggota KPPS, pengawas, dan para saksi. Form C SALINAN HASIL dan form C HASIL itu difoto oleh tim sirekap dan dikirimkan ke KPU lewat aplikasi SIREKAP.

Proses penghitungan suara sampai menyelesaikan hal-hal kecil itu memakan waktu lebih dari 3 jam.

Kira-kira jam 9 malam, kami dihubungi oleh PPS Maguwoharjo bahwa sirekap mengalami kendala salah baca. Kami diminta untuk menulis hasil di form C HASIL dan C SALINAN HASIL dengan angka biasa. Tetapi kami memutuskan untuk tetap menggunakan angka digital (yang bentuknya kotak-kotak). Beberapa saat kemudian, kami diminta kembali untuk menulis hasilnya dengan angka digital.

Setiap proses yang memakan waktu 3 jam tersebut diakhiri dengan penandatanganan form C HASIL dan C SALINAN HASIL. Semuanya harus ditandatangani dengan tinta basah. Jadi kami semua (KPPS, Pengawas, dan para saksi) menandatangani 200an lembar, karena kami harus menandatangani setiap halaman dari form-form tersebut.

Proses keseluruhan penghitungan suara selesai berakhir pada pukul 03.00 pagi. Pengawas dan para saksi masih berada di TPS. Secapek apapun, mereka tetap tinggal untuk menyaksikan penghitungan suara sampai selesai.

Saat semuanya sudah selesai, mereka pulang dengan membawa kopian (salinan) form C SALINAN HASIL yang sudah kami tandatangani bersama.

Semua form hasil dan salinan hasil, kami segel dengan stiker KPU dan semua peralatan yang dipakai, termasuk spidol dan alat tulis lain, dimasukkan ke kotak suara dan dikembalikan ke PPK (tingkat Kapanewon/Kecamatan). Setelah semuanya dimasukkan ke kotak suara, kotak suara kemudian disegel dan dibungkus plastik.

Selanjutnya kotak suara dan bilik suara kami serahkan ke Kapanewon Depok. Kami berangkat jam 04.00 pagi ditemani oleh satuan Polisi dan pengawas dari Bawaslu. Semua proses selesai dan kami pulang ke rumah lagi. Sampai rumah sudah jam 05.00 pagi.

Nah, sekarang kita kembali ke diskusi tentang pemilu curang ini.

Jika Anda membaca kembali kisah saya, Anda akan tahu bahwa potensi kecurangan itu sangatlah kecil. Apabila ada kecurangan, pastilah melibatkan anggota KPPS, pengawas dari Bawaslu, dan para saksi dari masing-masing partai dan pasangan calon yang hadir di TPS.

Mengapa? Mereka, para saksi dan pengawas, mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan suara dari mulainya (jam 07.00 pagi) sampai selesai (jam 03.00 pagi). Bahkan pengawas dari Bawaslu ikut kami dan pulang setelah kami pulang.

Karena itu, kalau ada kecurangan, pastilah terstruktur dan sistematis, karena melibatkan anggota KPPS, pengawas, dan para saksi. Jadi, kalau ada kecurangan, tidak bisa langsung dibebankan ke para anggota KPPS. Seandainya seperti itu, lalu di mana peran pengawas? Di mana peran para saksi?

Kalau memang tidak yakin dengan perolehan suara di semua TPS, tinggal menghubungi semua saksi yang dikirim ke TPS di seluruh Indonesia. Seperti yang ada di TPS saya, semua saksi, baik dari partai, perorangan, maupun saksi DPD, mendapatkan salinan hasil perolehan suara di TPS tempat mereka bertugas.

Dan saya yakin, semua partai di daerah (DPD dan DPC) memiliki data saksi mereka. Mereka tidak bisa diterima menjadi saksi di TPS bila tidak membawa surat dari partai yang mengirim mereka.

Jadi, sebetulnya, ketika banyak orang dan partai mencurigai pemilu curang, kita bisa ikut mencurigai partai mereka terlibat dalam kecurangan tersebut. Betul kan?

 

Salam sehat Indonesia

 

Sumber foto: dokumen pribadi

banner 325x300