PilPres 2024, Bagaimana Rakyat Harus Memilih!

Pergantian Presiden pada 2024 akan menentukan langkah bangsa yang sidah dibangun dengan baik oleh Presiden Joko Widodo.

Kepresidenan Joko Widodo selama 2 periode telah mengubah geo poltik dan geo ekonomi dunia.

Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh Presiden Joko Widodo telah memperlihatkan manfaarnya.

Sumber daya alam yang selama ini hanya dieksport mentah, sebagian sudah mulai dihentikan dan membuat banyak negara pengimport, negara-negara barat khususnya, menjadi terkaget-kaget oleh tindakan Pak Jokowi.

Mereka yang biasanya mendapatkan bahan mentah murah, yang kemudian dengan kemampuan industri mereka mengubah bahan mentah menjadi hasil industri yang siap pakai menjadi mandeg.

Negara-negara barat yang selama ini bisa mengatur dengan bantuan keuangan mereka, baik dalam bentuk investasi langsung maupun pemberian hutang, menjadi tidak berdaya lagi.

Moratorium eksport Nikel dan CPO serta minyak goreng yang dilakukan oleh Indonesia telah membuat barat kelimpungan dan menaikkan harga pangan dunia.

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina semakin membuat negara-negara barat tertekan karena selama ini mereka mendapatkan suplai gas dan gandum serta minyak bunga matahari dari kedua negara tersebut.

Negara-negara barat yang sebelum ini begitu yakin bahwa industrialisai di Indonesia tidak akan bisa berjalan tanpa uang dari mereka, uang yang mereka dapatkan sebagai keuntungan dari industri mereka dengan mengandalkan banyak bahan baku murah dari banyak negara termasuk Indonesia, menjadi tidak berdaya ketika Tiongkok datang dengan uang dan teknologi serta kerjasama yang saling menghargai antar negara.

Negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan pun sekarang sudah bisa mengikuti langkah Tiongkok untuk melakukan kerjasama yang lebih baik dengan Indonesia.

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berhasil membuka mata dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan yang mengatur dari negara manapun juga.

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah berhasil meningkatkan citra dan perhatian dunia serta kiprah Indonesia dalam masyarakat dunia.

Pemilihan Presiden yang telah ditentukan jadwalnya pada tahun 2024 nanti pastinya akan menjadi momen yang sangat penting bagi Indonesia dan juga negara-negara lain yang punya kepentingan terhadap Indonesia.

Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan periode terakhirnya akan membuat masyarakat Indonesia harus memilih Presiden baru yang diharapkan dapat meneruskan apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi serta menyempurnakan yang belum sempurna selama Pak Jokowi memimpin.

Agar memudahkan masyarakat memilih pemimpin nasional yang bisa diharapkan meneruskan kiprah positif yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, saya ingin memberikan sedikit panduan yang semoga bisa runut dan membuat kita semua bisa memilih pemimpin dengan baik dan #warasbernegara.

Sebelum kita menuju kepada kriteria pemimpin yang kita inginkan, saya ingin membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia baik dari dalam maupun dari luar Indonesia.

Tantangan tersebut tentunya muncul salah satunya karena kepentingan para kelompok tersebut, baik pribadi maupun kelompok.

Mari kita coba mengenali siapakah kelompok-kelompok yang punya kepentingan tersebut.

1.Kelompok negara-negara yang sebelum Presiden Jokowi memimpin, punya akses besar yang bisa mengatur pemerintah Indonesia.

Sejak peristiwa September 1965 yang diikuti dengan pengambil-alihsn kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia mulai diatur oleh negara asing melalui Multinasional company (MNC) mereka.

Sumber daya alam Indonesia dari mulai Freeport serta lahan minyak dikuasai oleh perusahaan asing dengan perjanjian kerja-sama (kontrak karya) yang sangat merugikan pemerintah Indonesia.

Hal ini berlangsung selama puluhan tahun dan baru di era Presiden Jokowi mereka kaget dengan langkah terukur Pak Jokowi untuk mengambil-alih konsesi sumber daya alam tersebut.

Moratorium eksport nikel ysng akan diikuti dengan berbagai produk lainnya telah membuat banyak negara yang selama ini menikmati murahnya bahan baku dari Indonesia menjadi terkejut dan sengsara karena industri mereka tidak bisa beroperasi lagi sebagai akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Pastinya mereka akan berusaha -melalui kaki tangan yang telah mereka didik selama ini di Indonesia – untuk kembali bisa menancapkan kukunya pada pemerintah Indonesia nantinya.

Cara yang mereka lakukan bisa dari halus sampai kasar yaitu dengan memanfaatkan kelompok tertentu untuk memciptakan kegaduhan dan memprovokasi masyarakat.

Perhatikan saja beberapa elit politik termasuk partai politik yang selama ini merecoki negara dan melakukan hal hal yang kontra-produktif bagi kemajuan bangsa.

Termasuk kelompok yang selalu menyerukan Khilafah dan berniat mengganti Pancasila.

Kita semua tentunya ingat bagaimana negara-negara di Timur Tengah di porak porandakan bermula dari isu agama.
Bahwa akhirnya terbongkar bahwa isu agama yang dipakai sebenarnya tujuannya adalah penguasaan ekonomi oleh negara-negara barat yang mensponsori terciptanya kondisi tersebut

Jadi kita semua harus sadar bahwa tujuan dari isu yang bermacam-macam itu termasuk isu agama, tujuannya adalah penguasaan ekonomi tanpa pernah memikirkan kesejahteraan rakyat.

Calon pemimpin yang diajukan oleh kelompok ini ataupun calon pemimpin yang secara rekam jejak pernah bermesraan dan memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut harus dihindari dan jangan pernah dipilih.

2.Kelompok yang sejak pemerintahan Presiden Jokowi, tergerus bahkan kehilangan rejekinya.

Kita semua tentunya masih ingat akan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berdomisili di Singapore tetapi kekuasaannya dalam mengatur impor minyak sangat beaar, mengalahkan induknya.

Petral menjadi ajang pembagian rejeki bagi sebagian elit politik yang jumlahnya ratusan Trilliun rupiah setiap tahunnya dan disisi lain pemerintah tidak pernah membuat refinery yang bisa mengolah minyak sehingga menghemat devisa negara.

Tidak hanya masalah petral, tetapi banyak pihak yang selama ini mendapatkan konsesi yang empuk termasuk proyek-proyek pemerintah melalui APBN, tetapi ketika Pak Jokowi memimpin semuanya harus terhenti.

Belum lagi penguasaan tanah dan aset negara yang selama ini dilskukan karena negara tidak pernah mengadmistrasikan aset-asetnya sehingga banyak aset yang diselewengkan dan sudah berpindah kepemilikan.

Oleh karena itulah ketika pemerintah mengeluarkan omnibus law, banyak pihak yang terhenyak dan kemudian mengompori buruh untuk melakukan demo. Padahal didalam omnibus law, buruh justru diuntungkan.
Peran serikat buruh yang diberangus.

Tetapi hal yang sebenarnya menjadi masalah besar bagi sebagian elit yang serakah adalah masalah agraria, dimana negara bisa mengambil tanah dengan batas luas tertentu yang selama waktu tertentu tidak dimanfaatkan.

Buruh dan elemen lain yang berdemo hanyalah dimanfaatkan oleh para elit tersebut serta elit serikat buruh sendiri.

Artikel ini sudah sangat panjang.
Supaya yang membaca tidak bosan, saya sudahi dulu artikel ini dan akan meneruskan pembahasannya pada artikel sslanjutnya.

Salam Spartan, Roedy .

#Warasbernegara.
#SayaSpartan